perda tentang perangkat desa. TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. perda tentang perangkat desa

 
  TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : aperda tentang perangkat desa  Di Daerah saya ada masyarakat yang bertanya kepada saya mengenai Perangkat Desa

struktur organisasi. XIII/2015, bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaABSTRAK: Menimbang : a. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perangkat Desa. perda kab/kota kalimantan barat nomor 15 tahun 2009 tentang pembentukan desa mekar raya dan desa batu daya kecamatan simpang dua : 15: 2009: berlaku: 15: 101: perda kab/kota kalimantan barat nomor 14 tahun 2009 tentang pembentukan desa sepotong, desa suka ramai, desa kepari, dan desateluk mutiara kecamatan sungai laur : 14: 2009:. Atas perhatian dan kirimannya,. Dalam peraturan ini diatur beberapa perubahan mengenai ketentuan umum, pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, pembiayaan. Dalam Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu membentuk peraturan daerah tentang perangkat desa. ABSTRAK: a. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2016. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun. 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya : 53 KiB: 1246: PERBUP NO. 2 tahun 2015 tentang perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten pati nomor 11 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pati nomor 2 tahun 2015 tentang perangkat desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pati, menimbang : a. 19. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa kewenangan dalam pengangkatan serta pemberhentian. b. 3. Mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Tulungagung. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Status : Berlaku. 2017. 21 Tahun 2015 dan Perda Kab. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa harus. pdf. Mekanisme Pengangkatan Pamong Desa Sebelum calon Pamong Desa diangkat menjadi Pamong Desa,berdasarkan ketentuan Perda Kab. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perangkat Desa ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU No. Propem Perda No Nomor Judul Status 1 3 Tahun 2019 Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 28 Tahun 2018 tentang ProgramPembahasan Raperda Perubahan Atas Perda Kabupaten Purworejo Nomor… Masa sidang II, DPRD Kabupaten Purworejo kembali mengagendakan pembahasan Raperda Perubahan Atas…Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11); 16. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6 June 2022. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa (5) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2018. Mohon dikirimkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa. Mutasi adalah perpindahan jabatan perangkat Desa antara Kepala Seksi dan Kepala Urusan dalam pemerintah desa. Kedudukan. rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; g. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2017. 11 Tahun 2000; UU No. 14 Sep 2023. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017. Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bagian Kelima Pelantikan Perangkat Desa Pasal 10 (1) Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya dilantik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran NegaraPeraturan Bupati (PERBUP) tentang Perangkat Desa. 18 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bidang. Bidang. PERDA No. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Kekosongan jabatan diisi dengan Plt yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Peraturan Bupati Tuban No 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak. ABSTRAK: a. intensitas Urusan Pemerintahan dan. FILE-FILE PERATURANPerdes perangkat desa. Ketentuan Pasal 7 diubah Pada saat RPJMD 2023-2028 belum tersusun, penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bondowoso dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 serta mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KotaPeraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017. 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, perlu diubah; c. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor. 35 Tahun 2007, UU No. bahwa Pamong Kalurahan merupakan perangkat Kalurahan yang bertugas membantu Lurah dalam menyelenggaraan pemerintahan kalurahan; b. Permendagri No 84 Tahun 2015 10. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2022. menyusun jadwal waktu dan ternpat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem kelembagaan yang mengatur tugas, fungsi dan hubungan kerja. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;. 2019/NO. permendagri no. 2018. 10 3. Ketentuan Umum. Selanjutnya dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki. 2022. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora Tipe C, yang menyelenggarakan. usia sudah genap 60 (Enam. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim diatur. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim diatur dalam Peraturan Kepala. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. (4) Kepala Desa mengajukan permohonan izin pengisian Perangkat Desa kepada Bupati lewat Camat dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut: a. Peraturan Daerah (PERDA) Bentuk Singkat PERDA Tahun 2021 Tempat Penetapan Cibinong Tanggal Penetapan 22 Februari 2021 Tanggal Pengundangan 22. 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah. tentang Desa dan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) dan pasal 100 ayat (1) huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan. ABSTRAK: a. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pelaksanakan urusan keuangan seperti : Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; serta. 24 Tahun 2008 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,. BERLAKU. ABSTRAK: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu. Perda ini mengatur mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 3, LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 3 . 4 Tahun 2015 C. PERDA Kab. ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 12, Pasal 20, dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 tentang Perangkat. Tipe Dokumen. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bantul tentang Pamong Desa Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa disyaratkan calon Pamong Desa tersebut harus telah melewati proses seleksi atau prosesTahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana. 6 Tahun 2014 dan PP No. 1. 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan. T. Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Jenis. PERANGKAT DESA. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. Perangkat Desa Pasal 8 (1) Perangkat Desa bertugas membantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 8. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah. Sanksi Administratif bagi perangkat desa yang melanggar larangan; CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016. Materi Pokok: Pengisian Jabatan Perangkat Desa, Mutasi, Penjaringan dan Penyaringan, Tata Cara Pelantikan, Masa Jabatan, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pertanggung Jawaban Perangkat Desa, Pemberhentian Semenrara, Berhalangan Tetao dan Sementara. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa. 1. pejabat yang mewakili dalam hal perangkat desa berhalangan atau kosong 7. 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa. bahwa desa sebagai satuan wilayah otonomi terdepan dalam usaha-usaha pengembangan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih terkait dengan kewenangan dalam pengelolaannya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. PERDA. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang antara lain…. huruf c UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015Tentang Perangkat Desa. DETAIL. SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA; Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bahwa. Dasar Hukum: 1. Dear,. Perbup_42_2017_ttg_Juklak_Perda_No_7_2015. Bentuk. 23 Tahun 2014 5. Pelaksana Teknis. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perangkat Desa Lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga adanya atau dibuatnya jenis peraturan daerah yang selanjutnya yaitu peraturan mengenai pemerintah desa. 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 37) diubah sebagai berikut: 1. No 13 Tahun 1950; UU No. Permendagri nomor 67 tahun 2017 ini, maka Perda dan/atau Perbup harus mengatur adanya pasal yang mendelegasikan terbitnya Perdes. Semoga dengan dikumpulkanya beberapa peraturan tentang desa diatas, bisa menambah dan memperkaya referensi kita didalam mengembangkan desa kedepannya. Peraturan. ABSTRAK: bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangatan dan pemberhentian perangkat Desa, maka Peratuan Daerah kabupaten bengkayang no. Permendagri No 83 Tahun 2015 9. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu. Pemberhentian 13. ABSTRAK: Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan nomenklatur Perangkat Daerah yang membidangi serta untuk mengatur mekanisme Bantuan Keuangan Desa yang lebih efektif, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun. Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa. Desa Sapeken, kec. TENTANG. Ketentuan Penutup. 2016. tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim; c. Larangan dan sanksi 12. Kerinci No. Sanksi terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang. Peraturan Daerah (PERDA) Bentuk Singkat. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Perangkat Desa DETAIL PERATURAN Abstrak. 10 Tahun 2018 APBD 2019: 76 KiB: 238: Perda Nomor 01. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61), diubah. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2017. pdf. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perangkat Desa. 3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan. 23 Tahun 2014 sebagaimana. 10. 6 Tahun 2014. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA ABSTRAK: Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang. 28, LD. 2017/NO. Desa Sapeken, kec. PENGANGKATAN-DAN-PEMBERHENTIAN-PERANGKAT-DESA. 1 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa. ∼ Cepi Nurjamil, Garut, Jawa Barat. Mencabut PERDA Nomor 3 Tahun 2015: Selengkapnya. tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan. bahwa dengan telah diundangkannya Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999, peraturan lebih lanjut mengenai Pemerintahan Desa telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Desa oleh. Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dab penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; [1] Pasal 26 ayat (1) PP 72/2005. CATATAN:Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2017. Perangkat Desa Lainnya adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Kepala Urusan, Pelaksana Teknis. 30. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda No 14 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; 5. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa, serta guna kelancaran dan ketertiban administrasi, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; UUD Negara RI Tahun 1945; UU No 49 Tahun 1999; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP. E. 30. Hak-hak Perangkat Desa 1. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan ‘pembantu’. 2. 7. (A) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan menetapkan peraturan desa. ABSTRAK: Sehubungan dengan telah diterbitkannya Kepmendagri No. Abstrak. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan. 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Perda Kab. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, PERDA Kab Kuningan No 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan PERBUP Kuningan No 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,. Bentuk. Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 12, penghapusan Pasal 13 dan Pasal 14, perubahan Pasal 17. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul. ABSTRAK: Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. Jenis. ABSTRAK: a. 7. ABSTRAK:: a. Surat Keputusan Kepala Desa Banjar Sari Nomor 141/07/BS/2022 Tentang Pembentukan Panitia Penjaringan Dan Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Kepala Wilayah Dusun Cempaka dan Dusun Taman Sari menetapkan hal-hal sebagai berikut. pemerintahan desa; 2) Isu-isu strategis mengenai Perda yang mengatur mengenai. Perda ini mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Perangkat Desa. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 daerah. mengatur kembali tentang organisasi perangkat desa sesuai UU No 6 Tahhun 2014 tentang Desa. Peraturan yang dicabut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa; 8 halaman; 2 halaman penjelasan; Close. ABSTRAK: Bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemda dan DPRD menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan, telah ditetapkan Perda. 16 Halaman. ABSTRAK: Dengan ditetapkannya PP No. 510 kali: perencanaan pembangunan desa: 27 agustus 2022 | 27.